SEAToday.com, Jakarta - Pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani masalah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024.

Satgas ini akan mengawasi pelaksanaan PON XXI yang digelar di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, menyampaikan bahwa ia telah melaporkan masalah penyelenggaraan PON kepada Presiden Joko Widodo.

"Sudah saya mohon ke Bapak Presiden dan Alhamdulillah beliau langsung mengeluarkan Keppres," ujar Dito, seperti dikutip dari Antara.

Dito menjelaskan bahwa satgas ini akan dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung, dengan anggota dari Mabes Polri dan Deputi BPKP. Ia menekankan bahwa semua keluhan akan ditangani secara tegas dan sesuai dengan aturan hukum.

"Semua yang dirasa kurang cocok akan kita tindak tegas dan tindak lanjuti sesuai norma hukum yang ada," tambahnya.

Menpora juga menekankan bahwa meskipun tanggung jawab utama penyelenggaraan PON ada pada KONI dan daerah tuan rumah, Kemenpora tetap berperan penting dalam membina olahraga nasional. Dito menyatakan bahwa ia sebagai Menteri Olahraga tetap bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan PON.

Dito juga meminta evaluasi komprehensif terkait tata kelola penyelenggaraan PON, mengingat adanya batasan peran pemerintah pusat dalam urusan daerah.

Ia berharap Undang-Undang Olahraga dapat disesuaikan untuk memperkuat manajemen PON di masa mendatang.

Sebagai contoh, Dito menyebutkan keberhasilan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan Piala Dunia Basket dan Piala Dunia U-17. Ia menekankan bahwa meskipun daerah tetap harus terlibat, pemerintah pusat perlu memperkuat kontrol manajemen dan SDM.

Penulis: Ravina Halim